Gunungsitoli,SumutPro.com – 18 Desember 2025 Wacana “Nias Merdeka” yang disampaikan Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai NasDem, Pdt. Berkat Kurniawan Laoli, terus memantik perhatian publik. Wacana tersebut kini mendapat sokongan terbuka dari kalangan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kepulauan Nias, yang menilai isu tersebut sebagai alarm keras atas ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat kepulauan.
Ketua Perkumpulan Senior GMKI Kepulauan Nias, Agust Zega, menegaskan bahwa pembicaraan mengenai kemerdekaan tidak seharusnya langsung distigma sebagai separatisme. Menurutnya, wacana tersebut merupakan bentuk ekspresi kekecewaan kolektif akibat minimnya kehadiran negara dalam menjawab persoalan mendasar di Pulau Nias.
“Merdeka bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Sangat mungkin wacana itu muncul jika pemerintah pusat tidak hadir secara nyata untuk membangun Pulau Nias,” ujar Agust, Kamis (18/12/2025).
Ia menilai, selama ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan Sumatera dan daerah kepulauan terus terjadi, maka suara-suara kritis dari masyarakat akan terus bermunculan. Menurut Agust, kondisi ini seharusnya menjadi peringatan serius bagi pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan wilayah kepulauan.
Dukungan Agust Zega tersebut ditujukan kepada pernyataan Pdt. Berkat Kurniawan Laoli, yang sebelumnya mengemukakan wacana “Nias Merdeka” saat menerima aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Horas Bangso Batak di Kantor DPRD Sumatera Utara, Jumat (12/12/2025).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah pusat agar segera menetapkan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara sebagai bencana nasional. Wilayah terdampak meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Selatan. Massa menilai penanganan pemerintah pusat masih lamban dan belum menyentuh akar persoalan.
Menanggapi sorotan publik, Berkat Laoli menegaskan bahwa ucapannya bukan ajakan separatisme, melainkan bentuk tekanan moral dan politik agar negara hadir secara konkret di tengah penderitaan rakyat.
Berkat juga mengungkapkan bahwa dirinya telah meninjau langsung lokasi terdampak bencana di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kerusakan infrastruktur, terhambatnya mobilitas, serta lumpuhnya aktivitas ekonomi warga menjadi gambaran nyata kondisi di lapangan. Dokumentasi kondisi tersebut, kata Berkat, juga telah banyak beredar di media sosial.
Meski Kepulauan Nias tidak terdampak langsung bencana banjir dan longsor, dampak lanjutan dirasakan cukup signifikan. Terputusnya jalur utama di wilayah Tapanuli menyebabkan distribusi logistik ke Kepulauan Nias terganggu. Akibatnya, harga kebutuhan pokok melonjak, sementara harga hasil pertanian masyarakat justru anjlok.
Saat ini, jalur distribusi logistik ke Kepulauan Nias harus memutar dari Medan menuju Padang dan dilanjutkan melalui jalur laut. Kondisi tersebut menyebabkan biaya angkut dan waktu tempuh meningkat, yang pada akhirnya membebani masyarakat.
Menutup pernyataannya, Agust Zega menegaskan bahwa wacana “Nias Merdeka” sejatinya tidak akan pernah muncul apabila pemerintah pusat hadir secara konsisten, adil, dan serius dalam membangun Kepulauan Nias.
“Jika negara benar-benar hadir, maka wacana kemerdekaan tidak akan punya ruang untuk dibicarakan,” pungkasnya.(MZ)
