Bogor, Jawa Barat — 24 Mei 2026 Desakan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias kembali menguat. Kalangan pemuda, mahasiswa, tokoh masyarakat, hingga pengusaha asal Nias mulai menyatukan barisan dan menilai pemerintah tidak boleh lagi menunda pembentukan provinsi baru bagi wilayah kepulauan terluar tersebut. Dorongan itu mengemuka dalam diskusi yang digelar Forum Juang Ono Niha bersama tokoh pemuda Nias sekaligus pengusaha asal Pulau Nias, Yusman Dawolo atau Bang YD, di Shabu Hachi, Kota Bogor, Sabtu (23/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung hangat namun penuh gagasan kritis itu dihadiri sejumlah tokoh muda Nias, di antaranya Juli E. Restu War, pengurus Forum Juang Ono Niha, mahasiswa, serta pemuda Nias yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya.
Dalam diskusi tersebut, para peserta menilai pembentukan Provinsi Kepulauan Nias bukan lagi sekadar agenda pemekaran administratif, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan percepatan pembangunan dan masa depan generasi muda di Kepulauan Nias.
Mereka menilai selama puluhan tahun, Kepulauan Nias masih menghadapi persoalan mendasar seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya lapangan kerja, rendahnya kualitas layanan kesehatan, terbatasnya akses pendidikan tinggi, hingga tingginya angka kemiskinan dan urbanisasi anak muda keluar daerah.
Yusman Dawolo menegaskan perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias harus menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat Nias tanpa memandang latar belakang politik maupun kelompok tertentu.
“Kalau daerah lain bisa maju karena memiliki keberpihakan pembangunan yang kuat, mengapa Kepulauan Nias terus tertinggal? Ini tidak boleh terus dibiarkan. Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias harus diperjuangkan secara serius dan kolektif,” ujar Yusman.
Menurut dia, pembentukan provinsi baru akan memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga kebijakan pembangunan dapat lebih fokus terhadap kebutuhan masyarakat kepulauan. Ia menilai selama ini banyak persoalan strategis di Kepulauan Nias berjalan lambat karena wilayah tersebut belum memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang cukup dekat dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
“Provinsi baru adalah alat untuk mempercepat pembangunan. Jalan harus dibangun lebih baik, rumah sakit harus lebih memadai, sekolah SMP,, SMA dan universitas negeri harus diperbanyak, industri perikanan dan pertanian harus dibuka secara besar-besaran agar lapangan kerja tersedia bagi masyarakat,” katanya.
Bang YD juga menyoroti tingginya angka anak muda Nias yang terpaksa merantau keluar daerah karena minimnya peluang kerja di kampung halaman. Menurut dia, kondisi itu tidak boleh dianggap normal karena daerah yang kaya sumber daya alam seharusnya mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakatnya sendiri.
“Kita tidak bisa terus membiarkan generasi muda pergi meninggalkan daerah hanya untuk mencari pekerjaan. Pemda harus hadir. Pemerintah harus berani membangun industri produktif yang mampu menyerap puluha ribu tenaga kerja,” tegasnya.
Ia menambahkan, kualitas kepemimpinan menjadi faktor utama yang menentukan arah kemajuan suatu daerah. Pemimpin, kata dia, harus memiliki keberanian mengambil keputusan strategis yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
“Daerah bisa maju atau tertinggal sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. Pemimpin yang visioner akan mengutamakan pendidikan, lapangan kerja, dan penguatan ekonomi rakyat. Bukan sibuk membangun proyek yang tidak menjadi kebutuhan utama masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yusman juga mengkritik sejumlah proyek pembangunan yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, anggaran daerah seharusnya diprioritaskan untuk pembangunan sektor produktif dibanding proyek-proyek yang akhirnya terbengkalai atau tidak berfungsi optimal.
“Rakyat membutuhkan pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang baik. Kalau anggaran habis untuk proyek yang tidak produktif, itu sama saja mengorbankan masa depan rakyat,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan Juli E. Restu War. Ia menilai pembentukan Provinsi Kepulauan Nias harus dilihat sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional karena wilayah tersebut berada di kawasan terluar Indonesia yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Menurut Juli, pemerintah pusat perlu memperpendek rentang kendali pemerintahan agar pembangunan dan pelayanan publik di Kepulauan Nias dapat berjalan lebih maksimal.
“Pembentukan provinsi bukan lagi soal setuju atau tidak setuju. Ini soal keadilan pembangunan dan masa depan masyarakat Kepulauan Nias,” ujar Juli.
Sejumlah kajian dan aspirasi politik sebelumnya juga menilai pemekaran wilayah diperlukan untuk mempercepat pembangunan di Kepulauan Nias yang masih menghadapi berbagai ketimpangan infrastruktur dan ekonomi. Dorongan pencabutan moratorium daerah otonomi baru pun terus disuarakan berbagai elemen masyarakat dan DPRD Sumatera Utara dalam beberapa tahun terakhir.
Sementara itu, Koordinator Pusat Forum Juang Ono Niha, April Julianus Daeli, mengapresiasi dukungan moril dan materiil yang diberikan Bang YD terhadap gerakan pemuda Nias.
“Kami percaya generasi muda harus menjadi kekuatan utama dalam perjuangan ini. Dukungan dari tokoh-tokoh yang peduli terhadap masa depan Kepulauan Nias menjadi energi besar bagi gerakan kami,” ujar April.
Dalam forum tersebut, Forum Juang Ono Niha juga mempresentasikan rencana Seminar Nasional lintas mahasiswa dan pemuda Nias se-DKI Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Juni 2026. Seminar itu diharapkan menjadi ruang konsolidasi pemikiran dan gerakan strategis generasi muda dalam mengawal perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Nias sekaligus mendorong lahirnya gagasan pembangunan yang lebih visioner, terukur, dan berpihak kepada rakyat.
Tim
