Gunungsitoli | 15 Juli 2026 – Kepemimpinan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Utara memasuki babak baru. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, resmi melantik Sabar Jaya Telaumbanua, S.Pi., M.Si. sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada Senin, 13 Juli 2026.
Penunjukan birokrat yang telah lama berkiprah di Kepulauan Nias itu dinilai membawa harapan baru bagi percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, terutama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi biru yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Sabar Jaya Telaumbanua bukan nama asing di dunia perikanan. Sebelum dipercaya memimpin dinas tingkat provinsi, ia mengabdi sebagai Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara sejak Juli 2017. Selama hampir sembilan tahun memimpin, berbagai program pengembangan perikanan budidaya maupun perikanan tangkap berhasil dijalankan dan menjadi fondasi pembangunan sektor kelautan di daerah tersebut.
Dedikasi tersebut mengantarkannya meraih Satyalancana Wira Karya Tahun 2023 di bidang kelautan dan perikanan, penghargaan yang diberikan atas kontribusi nyata dalam pembangunan sektor strategis nasional.
Kepada awak media, Sabar Jaya Telaumbanua menegaskan bahwa fokus utamanya setelah dilantik adalah melakukan konsolidasi menyeluruh di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
“Kami akan memulai dengan memperkuat konsolidasi internal, memetakan potensi daerah, mengevaluasi program yang berjalan, serta menyusun langkah strategis agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan semakin terarah,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, sejumlah agenda prioritas akan segera dilaksanakan, antara lain:
* Konsolidasi seluruh bidang di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara untuk pemutakhiran data potensi, penyusunan perencanaan, inventarisasi aset, serta evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
* Inventarisasi program unggulan Kolaborasi Sumut Berkah bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota berbasis pengembangan kawasan.
* Penyiapan data usulan dan proposal hasil Rapat Kerja Nasional sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional Tahun 2027.
* Penguatan koordinasi dengan kementerian, lembaga vertikal, lembaga keuangan, NGO, perguruan tinggi, hingga pelaku usaha guna mempercepat investasi dan pembangunan sektor kelautan serta perikanan.
Salah satu perhatian utama Sabar Jaya Telaumbanua adalah percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kepulauan Nias.
Menurutnya, pembangunan di wilayah kepulauan tidak dapat disamakan dengan daerah lain. Kebijakan harus disusun berdasarkan karakteristik kawasan dan potensi yang dimiliki masing-masing dari lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias.
Beberapa sektor yang diproyeksikan menjadi motor pertumbuhan ekonomi kawasan meliputi pengembangan budidaya rumput laut, budidaya lobster, kawasan strategis tambak garam, tambak udang, penguatan armada penangkapan ikan, modernisasi pelabuhan perikanan, hingga pembangunan industri pengolahan dan hilirisasi hasil perikanan.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil laut, memperluas lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
Sabar menegaskan seluruh program tersebut selaras dengan arahan Gubernur Sumatera Utara yang menempatkan Ekonomi Biru (Blue Economy) sebagai salah satu strategi utama pembangunan daerah.
Kebijakan itu juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menetapkan lima kawasan prioritas pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.
Menariknya, Kabupaten Nias Utara ditetapkan sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan komoditas unggulan berbasis ekonomi biru, bersama kawasan Asahan–Tanjung Balai. Penetapan tersebut membuka peluang besar bagi percepatan investasi, pembangunan infrastruktur kelautan, peningkatan produksi perikanan, hingga pengembangan industri berbasis sumber daya laut.
Selain agenda konsolidasi internal, Sabar Jaya Telaumbanua menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan mengakselerasi implementasi enam Program Prioritas Nasional Klaster Kedaulatan Pangan yang menjadi direktif Presiden kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Seluruh program prioritas nasional tersebut akan menjadi acuan kami dalam menyusun arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Utara. Kami akan mengidentifikasi potensi setiap daerah agar dapat berkontribusi terhadap pencapaian target nasional sekaligus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir,” ujar Sabar.
Enam program prioritas nasional tersebut meliputi:
* Program Kampung Nelayan Merah Putih, dengan target pembangunan 5.000 lokasi secara nasional hingga 2027, termasuk 1.000 lokasi yang diprioritaskan dalam tahap percepatan.
* Revitalisasi Tambak Nila Salin, dengan target pengembangan 14.000 hektare, serta capaian 5.500 hektare hingga tahun 2027.
* Modeling dan Replikasi Tambak Udang Terintegrasi, dengan target pengembangan kawasan seluas 2.000 hektare hingga 2027.
* Budidaya Ikan Darat Tematik, yang menargetkan 40.000 lokasi secara nasional, dengan capaian 10.000 lokasi hingga 2027.
* Program Kapal Ikan Modern, melalui penyediaan 4.582 unit kapal, dengan target realisasi 1.644 unit sampai tahun 2027.
* Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional, dengan target kawasan seluas 2.000 hektare hingga tahun 2027.
Menurut Sabar, Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu daerah strategis dalam pelaksanaan program-program tersebut karena didukung garis pantai yang panjang, kawasan pesisir yang luas, serta wilayah kepulauan seperti Kepulauan Nias yang memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar.
“Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat, kami optimistis target-target nasional tersebut dapat diwujudkan di Sumatera Utara. Program ini bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi biru yang berkelanjutan,” tegasnya.
Pelantikan Sabar Jaya Telaumbanua menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara tidak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kepulauan Nias, tetapi juga membawa harapan baru bagi pengelolaan potensi kelautan Sumatera Utara yang selama ini dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
Dengan pengalaman panjang di lapangan dan pemahaman terhadap karakteristik wilayah kepulauan, ia diharapkan mampu mempercepat implementasi Program Ekonomi Biru, meningkatkan daya saing sektor perikanan, menarik investasi, serta menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi kelautan nasional.
Tim
