GUNUNGSITOLI — 11 Agustus 2026 Ruas jalan Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa kembali menjadi sorotan. Kondisi sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan parah dinilai semakin mengkhawatirkan dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
Kerusakan jalan bukan lagi sekadar persoalan kenyamanan berkendara. Bagi masyarakat, kondisi tersebut telah menyentuh persoalan keselamatan dan aksesibilitas, terutama bagi pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda empat yang menggunakan jalur ini sebagai salah satu akses penting menuju wilayah Hiliduho dan Alasa.
Sorotan terhadap kondisi jalan tersebut disampaikan tokoh masyarakat Nias Utara sekaligus politikus Partai Golkar, Rozama Lase alias Ama Karlos Lase. Ia meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak menutup mata terhadap kondisi ruas jalan yang dinilai semakin membutuhkan penanganan serius.
Saat ditemui di wilayah Kota Gunungsitoli, Rozama mendorong Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama pemerintah daerah di Kepulauan Nias untuk duduk bersama mencari solusi permanen terhadap persoalan tersebut.
Menurutnya, salah satu opsi yang patut dikaji adalah perubahan status ruas Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa menjadi jalan provinsi, sehingga penanganan pembangunan dan pemeliharaannya dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
> “Ini bukan hanya persoalan jalan rusak. Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah terjadi korban jiwa,” tegas Rozama.
Ruas Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu jalur penghubung bagi aktivitas masyarakat dari Kota Gunungsitoli menuju sejumlah wilayah di Kabupaten Nias dan Nias Utara.
Setiap hari, jalur tersebut dilalui berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga kendaraan roda empat yang membawa masyarakat maupun kebutuhan logistik.
Namun, kondisi jalan yang mengalami kerusakan di sejumlah titik membuat pengguna jalan harus ekstra berhati-hati. Kondisi tersebut dinilai semakin meningkatkan potensi kecelakaan, khususnya bagi pengendara sepeda motor.
Rozama menyebut sejumlah pengendara sepeda motor pernah mengalami kecelakaan akibat kondisi jalan. Bahkan, kendaraan roda empat juga disebut pernah mengalami kecelakaan hingga terguling.
Jika kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa penanganan yang memadai, masyarakat khawatir risiko kecelakaan akan semakin besar.
Rozama menilai persoalan kewenangan tidak boleh menjadi alasan lambannya penanganan jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Ia meminta pemerintah daerah di Kepulauan Nias dan Pemprov Sumut membuka ruang pembahasan bersama mengenai status, kewenangan, serta skema pembiayaan untuk pembangunan ruas jalan tersebut.
> “Jangan sampai persoalan kewenangan menjadi alasan masyarakat harus terus melewati jalan yang membahayakan. Pemerintah harus hadir dan mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Menurut Rozama, apabila ruas jalan tersebut tetap berada dalam kewenangan pemerintah daerah dengan kemampuan fiskal yang terbatas, pembangunan maupun pemeliharaan dikhawatirkan kembali menghadapi kendala anggaran.
Karena itu, usulan agar ruas Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa dikaji untuk menjadi jalan provinsi dinilai sebagai salah satu alternatif yang patut dibicarakan secara serius.
Rozama berharap Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dapat melihat persoalan infrastruktur di Kepulauan Nias sebagai bagian dari kebutuhan mendesak masyarakat, bukan sekadar persoalan daerah.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak langsung terhadap mobilitas warga, distribusi barang, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik.
Ia pun berharap pemerintah tidak menunggu sampai terjadi kecelakaan serius atau korban jiwa baru mengambil langkah perbaikan.
Kini bola berada di tangan pemerintah. Apakah ruas Gunungsitoli–Hiliduho–Alasa akan terus dibiarkan menghadapi kerusakan yang semakin parah, atau pemerintah mengambil langkah konkret untuk memastikan jalur strategis tersebut mendapat penanganan yang layak?
Bagi masyarakat pengguna jalan, jawabannya sederhana: mereka membutuhkan jalan yang aman, bukan sekadar janji perbaikan.
Tim
